JAKARTA – HPN.or.id
Menyambut program dan berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam pemulihan ekonomi di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) beserta Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) memberikan pendampingan sertifikasi kepada pengusaha UMKM.

Program yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM mendorong agar produk yang dihasilkan oleh UMKM dapat bersaing di perdagangan global serta memiliki tata kelola manajemen yang berstandar Internasional sehingga memiliki keunggulan dan mengangkat perekonomian Nasional.

Program yang diluncurkan tersebut menurut Yasinta Wirdaningrum Ketua DPP HPN periode 2016-2021, Pengurus Dept Kerjasama Antar Lembaga dan Hub Luar Negeri MPP ISMI (KALLURI MPP ISMI), Pengurus Pusat MES Komite Kerjasama dan Hubungan Internasional 2021-2024 ISMI, antara lain, sertifikasi peningkatan sistem seperti; ISO, HACCP, SNI, SVLK, FCCS/ BRC dan sebagainya.

“Tak dipungkiri, memang situasi pandemi telah membuat pelaku usaha mengalami dampak yamg luar biasa sulit, dari soal pemasaran produk, penjualan yang menurun drastis hingga masalah pembiayaan yang kerap menjadi faktor penentu dalam laju gerak produksi UKM,” katanya dalam keterangannya tertulisnya mesengger.

Menurutnya, selain masalah permodalan yang menjadi masalah klasik selama ini, masalah manajemen produksi, kualitas produk serta pemasaran adalah yang juga kerap menjadi kendala utama bagi pengusaha UMKM. Bagai telur dan ayam, produk tidak akan dilirik oleh buyer terutama di luar negeri bila tidak memiliki standar kualitas produksi dan barang. Begitupun sebaliknya.
“Ini adalah masalah pemasaran padahal sebenarnya ini adalah masalah kualitas produksi. Oleh karena itu kami mencoba melakukan pendampingan agar tercapai apa yang diinginkan oleh pengusaha UMKM,” katanya.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) saat ini lanjut dia semakin giat memberikan berbagai program stimulus kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan berbagai bantuan tersebut, diharapkan pelaku UKM dapat meningkatkan level usahanya menjadi lebih baik dan mampu bertahan ditengah pandemi Covid-19 ini.

Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) medio 2020 telah menyampaikan bahwa ada 5 (lima) skema besar dalam program perlindungan serta pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” kata Presiden.

5 Skema yang menjadi arahan Presiden, adalah sebagai berikut:

Pertama, Skema program untuk pelaku usaha UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak Covid-19.

“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos, baik itu PKH, Paket Sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan/pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” kata Presiden.

Kedua, Skema program insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

“Saya kira di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode 6 bulan, dimulai dari April sampai September 2020,” ungkap Presiden.

Ketiga, Skema program relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, Kredit Ultra Mikro atau UMi, PNM Mekar yang ini jumlahnya 6,4 juta (debitur), dan di Pegadaian juga ada 10,6 juta debitur.

“Penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada usaha mikro penerima kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Kemudian penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada para penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian,” tandas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden melihat ada lembaga seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), BLU Pusat Pembiayaan Pengelola Hutan, dan Calon Petani Calon Lokasi di Kementan.

“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Keempat, Skema program perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja.

“Ini permodalan, bantuan modal kerja darurat ini betul-betul kita rancang betul agar UMKM betul-betul merasakan dan mendapatkan skema bantuan modal darurat ini,” tambah Presiden.

Kepala Negara mengakui bahwa data yang dimiliki ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan.

“Kemudian di luar itu 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan,” tandasnya.

Karena itu, Presiden sampaikan ada 23 juta UMKM yang harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja.

“Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR, sekaligus ini akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMi, lewat Mekaar, maupun skema program lainnya,” tuturnya.

Kelima, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal recovery konsolidasi usaha.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN, BUMN atau BUMD menjadi off-taker bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” jelas Presiden. (Admin)