BATAM – HPN.or.id

Niatan dan ikhtiar Pengusaha Nahdliyin Provinsi Kepri untuk menjadi Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Provinsi Kepri akhirnya terwujud. Kunjungan yang dilakukan oleh GSCB Reza Fahlipi Bakhtiar, PhD (Ketua 1 PP HPN) dan Yasinta Wirdaningrum (Ketua 5 PP HPN) di Batam beberapa waktu lalu, mengisyaratkan bahwa PW HPN Prov Kepri dapat dilaksanakan secepat mungkin. Hal ini dikarenakan banyaknya praktek oligarki dan monopoli di Kepri termasuk Batam sehingga banyak pengusaha Mikro, kecil dan Menengah kesulitan untuk berkembang.

GSCB Reza Fahlipi Bakhtiar atau yang akrab disapa Bang Reza mengatakan HPN sebagai tempat berhimpun sesama warga Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sarana yang tepat untuk saling berkomitmen, bersinergi dan kolaborasi pemberdayaan pengusaha NU mikro dan kecil sehingga dengan berhimpun, maka para pengusaha yang menghadapi kekuatan jaringan dan kekuatan memonopoli bahan baku dapat dikikis.

“Monopoli sangat kuat sehingga daya saing pengusaha lokal tidak optimal dan dalam mendapatkan proyek proyek yang sifatnya dari pemerintah dan negara selalu dikalahkan. Dengan berhimpun dan bersinergi dalam HPN diharapkan bisa memperkuat visi dan daya saing positif bagi HPN dan kehadiran HPN sangat positif bagi pengusaha Nahdliyin Kepri,” jelasnya.

Padahal, beberapa pengusaha Batam ada yang juga pengusaha kelas menengah hingga pengusaha kelas dunia dengan nilai proyek yang sudah ratusan miliar. Dari pengusaha bidang property hingga pengusaha galangan kapal.
“Intinya kegiatan mereka terkait dengan kemaritiman dan terkoneksi dengan poros kemaritiman yang didengungkan Presiden Jokowi,” kata Reza.

Dengan bergabung bersama HPN diharapkan mampu meningkatkan daya saing, karena kata daya saing sebenarnya terdapat 4 kunci yakni, Kecepatan, Kreatifitas, Inovasi & Sinergitas.
Untuk itu sasarannya: 1) harus radikal (mendalam) menyangkut aspek Spritual, Intelektual & Moral Personal & Transpersonal; 2) harus progresif, antisipatif & visioner/misioner menyangkut aspek kelembagaan (organisasi) & managemen; 3) harus pro-aktif, akomodatif & partisipatif dg penuh tanggung jawab & tanggung gugat dlm aspek interaksi & interkoneksi dg lingkungan kosmis, sosial & kemanusiaan.
“Dengan tercapainya itu semua maka harapanya Pengusah Nahdliyin itu, kesuksesan yang diraih menjadi Rahmatan lil ‘Alamin,” tegasnya. “Pelantikan akan dilaksanakan secepatnya,” sambungnya.

Sementara itu, pada pertemuan yang berlangsung di Hotel Nagoya Plaza Kota Batam Jumat tanggal 27 September 2019 direkomendasikan beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang ditandatangani oleh GSCB Reza Falipi Baktiar, PhD (Ketua 1 PP HPN),
Drs KH. Gani Lasya, MM., MH (Ketua Tandfidziyah), Herianto (Sekretaris Tanfidziyah), Ir. Sulistyana, MT (Ketua PW HPN) antara lain:
Pertama Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nahdliyin di Kepri. Menurut Ir. Sulistyana, MT Ketua PW HPN Batam, Ekonomi Nahdliyin di Kepri saat ini masih menengah ke bawah seperti pedagang kecil dan nelayan, maka harus didorong agar bisa naik ke level menengah. Kedua, kecepatan dan kemudahan akses untuk pengusaha Nahdliyin baik project dan atau perbankan dalam usaha di Kepulauan Riau. Karena ketersediaan akses bagi pelaku usaha terhadap modal dinilai merupakan hal terpenting dalam pengembangan usaha Mikro dan makro. “Ini bahkan lebih utama ketimbang permodalan,” ujar Sulistyana yang juga pemegang paten Plat Beton Ringan tahun 2017 ini.
Ketiga, membangun solidaritas antar pengusaha dan masyarakat Nahdliyin di Kepulauan Riau, agar pembangunan NU Centre sebagai kapal bersama akan segera terwujud di Kepulauan Riau dan Keempat, PBNU melalui DPP HPN mempunyai kepentingan besar untuk memastikan kebijakan kebijakan yang diambil pemerintah benar benar orientasinya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan pengusaha Nahdliyin dan Pengurus PW HPN Kepri agar diberikan akses ke kementrian kementrian di lingkungan Pemerintah Pusat dan Kelima merekomendasikan Pengurus PWNU dan PW HPN untuk menduduki jabatan strategis seperti Komisaris atau Dewan Direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di Kepulauan Riau.

Dari informasi yang berhasil didapat pewarta HPN.or.id, SK pengesahan ditandatangani pada Selasa (1/10/19) hari ini oleh Ketua Umum PP HPN termasuk SK PW DKI Jakarta dan PW HPN Jatim.

“Dengan penduduk yang mencapai 1,7 Juta di seluruh Kepri dan 1,3 juta hanya di Otorita Batam, dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, serta Vitenam dan kamboja, maka perspektif ekonomi regional Kepulauan Batam Kepri sangat strategis untuk diberdayakan sehingga meningkatkan daya saing global ekonomi Indonesia, maka layak untuk dibentuk PW HPN Batam,” jelas Reza.(Admin)